TANGERANG — Rekonstruksi ruas jalan yang ada di wilayah kabupaten tangerang sudah beberapa pekan berjalan ini membuktikan bahwasanya signal positif untuk pembangunan di kabupaten tangerang,namun masif nya rekontruksi jalan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat karena tidak di imbangi dengan adanya skema rekayasa lalulintas yang memadahi salah satu contoh tiga ruas jalan di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan.
Pemerintah daerah dinilai tidak cukup hanya memikirkan kualitas fisik jalan, tetapi juga wajib menyiapkan mitigasi dan rekayasa lalu lintas yang matang, mengingat ruas yang dikerjakan merupakan jalur dengan aktivitas kendaraan cukup tinggi.
Tiga ruas tersebut meliputi Curug–Cukang Galih, Curug Kulon–Cukang Galih–Ciakar Kaler, serta Curug–Sukabakti. DBMSDA sendiri telah menyatakan bahwa ruas-ruas tersebut ramai dan membutuhkan penanganan segera.
Founder Aliansi Pemuda Berdampak (APB), Gilang Purnama, menilai persoalannya bukan pada pembangunan jalan, melainkan pada kesiapan pemerintah menghadapi dampak pekerjaan terhadap mobilitas masyarakat.
"Jangan sampai pemerintah hanya menghitung volume pekerjaan dan target penyelesaian fisik, tetapi lupa menghitung dampak sosial dan lalu lintasnya. Kalau jalur yang ramai direkonstruksi tanpa skema rekayasa lalu lintas yang jelas, masyarakat yang akhirnya menanggung biaya kemacetan, waktu tempuh dan risiko keselamatan di tambah lagi hal seperti ini seperti hal tahunan yang menjadi jadwal rutin di kabupaten tangerang, pemerintah hanya memberikan pengertian kalimat sabar karna sedang dalam pekerjaan tetapi nyatanya usia jalan pun tidak sesuai dengan apa yg di bayar ketika harus bermacet macetan, di tambah lagi masih maraknya mobil tanah yang masih beroprasi di luar jam operasional, Bupati dan stakeholder harus serius tanggap menangani masalah ini jangan sampai pemimpin seolah melimpahkan resiko rekontruksi jalan kepada masyarakat ujar Gilang.
Menurutnya, jalur Curug–Cukang Galih memiliki fungsi strategis sebagai salah satu akses alternatif masyarakat. Karena itu, pekerjaan pada beberapa ruas secara bersamaan harus diikuti dengan manajemen lalu lintas yang terintegrasi, bukan sekadar imbauan kepada masyarakat agar bersabar.
"Kalau pemerintah sudah tau ruas ini ramai, seharusnya rekayasa lalu lintas bukan disiapkan setelah kemacetan terjadi. Harus ada skema sebelum pekerjaan dimulai: titik pengalihan arus, rambu sementara, petugas pengatur lalu lintas yang resmi , pengaturan jam kerja proyek, serta informasi kepada masyarakat," tegasnya.
APB juga meminta Pemkab Tangerang memastikan kontraktor tidak hanya memenuhi target konstruksi, tetapi juga memenuhi aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas selama pekerjaan berlangsung.
APB mendorong Pemkab Tangerang membuka kepada publik skema mitigasi dan rekayasa lalu lintas sehingga masyarakat mengetahui jalur alternatif, potensi titik kemacetan, serta pengaturan lalu lintas selama proyek berlangsung.
RST
